Ketika Misteri Dipreteli Menjadi Molekul: Nominalisme dan Runtuhnya Mariologi

Mariologi tidak pernah runtuh tiba-tiba. Ia tidak roboh karena satu ayat, satu konsili, atau satu doktrin. Ia runtuh perlahan, seperti gereja tua yang gentengnya mulai rontok satu per satu setelah fondasi filosofisnya digergaji.

Dan gergaji itu bernama nominalisme.

Banyak orang Protestan modern mengira mariologi runtuh karena “tidak alkitabiah.” Kenyataannya jauh lebih dalam—dan lebih tua. Sejak nominalisme menguasai cara berpikir Barat, seluruh lanskap teologi berubah: misteri tidak lagi dibaca sebagai kenyataan, tetapi sebagai metafora; simbol tidak lagi dipahami sebagai realitas, tetapi sebagai dekorasi; Maria tidak lagi dilihat sebagai Tabut Perjanjian Baru, tetapi hanya sebagai perempuan Yahudi biasa yang kebetulan dipakai Tuhan.

Ini bukan soal ayat.
Ini soal cara memandang dunia.

---

1. Apa yang dimatikan nominalisme?

Nominalisme menolak universal.
Tidak ada “kekudusan” yang melekat pada realitas.
Tidak ada makna objektif di balik simbol.
Tidak ada bentuk (form) yang mengatur ciptaan.
Yang ada hanyalah nama, kategori, dan benda.

Bagi tradisi Kristiani awal—dan seluruh Gereja sampai abad ke-14—realitas tidak datar.

• Tubuh bukan hanya materi; ada forma.
• Rahim bukan hanya organ; ada makna simbolik.
• Tabut, Pintu Tertutup, Taman Termeterai—semuanya menunjuk ke sesuatu yang benar-benar ada.

Nominalisme memotong seluruh dimensi itu.
Dunia spiritual menjadi bidang kata, bukan bidang realitas.

Dan ketika Anda menembak metafisika, mariologi adalah korban pertama yang jatuh.

---

2. Mengapa Maria tak mungkin bertahan dalam dunia nominalis?

Karena mariologi berdiri di atas tiga tiang:

1. Makna simbolik tubuh.
   Maria = Tabut Perjanjian Baru; rahimnya = ruang kudus; tubuhnya = ikon Gereja.

2. Kesatuan bentuk dan rahmat.
   Dalam teologi patristik, rahmat sungguh mengubah realitas, bukan hanya mendeklarasikannya.

3. Kosmologi Kristologis.
   Inkarnasi adalah peristiwa kosmik, bukan sekadar peristiwa biologis.

Semua ini hancur ketika:

• tubuh direduksi menjadi fisiologi,
• rahmat direduksi menjadi “status hukum”,
• simbol direduksi menjadi kiasan.

Maria tidak bisa bertahan di dunia yang menolak simbol dan bentuk. Ia kehilangan seluruh medan teologis tempat ia hidup sebagai pribadi teologis, bukan hanya tokoh historis.

---

3. Mariologi hilang bukan karena Protestan menolak Maria—tetapi karena mereka mewarisi Ockham

Ini bagian yang sering tidak diakui.

Para Reformator awal masih menerima mariologi dasar:
• theotokos,
• keperawanan tetap,
• Maria sebagai model Gereja.

Tetapi universitas tempat mereka belajar—Erfurt, Wittenberg, Paris—sudah dibanjiri nominalisme.

Apa efeknya?

3.1. Sakramentalitas melemah

Jika simbol tidak memiliki realitas, maka rahim Maria tidak lagi tabernakel.
Ekaristi pun perlahan diperlakukan simbolis.
Setiap tindakan ilahi dilihat bukan sebagai transformasi, tetapi deklarasi.

3.2. Tipologi mati

Dalam dunia patristik, Yehezkiel 44:2 bukan syair indah, tetapi struktur teologis:

“Pintu itu tetap tertutup… hanya Tuhan yang masuk, dan tetap tertutup bagi yang lain.”

Nominalisme mengubahnya menjadi metafora yang tidak punya konsekuensi ontologis.

3.3. Rahmat kehilangan dimensi ontologis

Dalam teologi kuno, rahmat mengubah (transformatif).
Dalam nominalisme, rahmat cukup dideklarasikan (forensik).

Jika rahmat tidak mengubah realitas, Maria tidak lagi dipahami sebagai realitas yang diubah oleh Allah menjadi ruang kesucian. Ia hanya dipilih, bukan ditransformasi.

---

4. Keruntuhan bertahap: dari virginitas sampai peran Maria dalam Gereja

Mariologi runtuh tidak sekaligus. Ada tahapannya.

Tahap 1: runtuhnya simbol rahim

Tanpa metafisika, konsep “perawan melahirkan tanpa rusak” jadi omong kosong biologis.
Padahal Gereja awal tidak memahaminya secara medis, tapi secara teologis:
Inkarnasi tidak mencemari; Ia menyucikan.

Tahap 2: runtuhnya keperawanan tetap

Bukan karena ayat, tapi karena dunia nominalis tidak mengenal konsep “tubuh sebagai tanda.”
Jika tubuh hanyalah materi, maka keperawanan hanyalah selaput dara.
Padahal bagi patristik, itu ikon identitas Maria sebagai ruang kudus Allah.

Tahap 3: runtuhnya gelar Maria

Theotokos masih diterima karena itu menyangkut Yesus.
Tetapi Maria sebagai Ratu Surga, Tabut Perjanjian Baru, Bunda Gereja—semua hilang karena:

• tidak ada realitas ontologis dalam simbol,
• gelar-gelar itu dianggap puisi, bukan metafisika.

Tahap 4: runtuhnya devosi

Kalau Maria bukan realitas teologis, mengapa mendoakannya?
Ia beralih dari “ikon Gereja” menjadi “tokoh sejarah”.

---

5. Mengapa Gereja Katolik tetap mempertahankan Mariologi?

Karena Katolik mempertahankan metafisika, bukan sekadar tradisi.

Apa bedanya?

Dalam metafisika realis:

• simbol memiliki realitas,
• rahmat mengubah,
• tubuh memuat makna,
• sejarah disinari pola Logos.

Maria bertahan karena ia bukan dekorasi.
Ia bagian dari struktur Kristologi.

Tanpa Maria:

• Inkarnasi kehilangan ruang kosmiknya,
• Gereja kehilangan ikonnya,
• tubuh kehilangan teologinya,
• sakramentalitas kehilangan fondasinya.

Nominalisme tak mampu mempertahankan satu pun dari ini.

---

6. Kesimpulan: untuk menyelamatkan Maria, kita harus menyelamatkan metafisika

Keruntuhan mariologi bukan masalah devosi.
Ia adalah gejala dari krisis yang lebih dalam: runtuhnya pandangan dunia sakramental.

Selama teologi berpikir seperti dunia Ockham—
bahwa realitas hanya potongan benda, bukan jaringan makna—
Maria tak pernah mendapat tempat.

Sebab Maria bukan teori. Ia ikon.
Ia hidup dalam dunia di mana simbol lebih dalam dari kata,
dan makna lebih nyata dari nama.

Ketika metafisika dipulihkan, Maria kembali muncul—
bukan sebagai saingan Kristus,
tetapi sebagai ruang tempat Ia masuk ke dunia.

Bagi Gereja kuno, misteri ini bukan fiksi.
Ini struktur kosmos.
Dan selama kosmos masih ditempati oleh Logos,
Maria tidak mungkin hilang.

Continue reading →

Reformasi bukanlah kembalinya Injil, melainkan pernikahan gelap antara teologi dan nafsu.

 

 

Pendahuluan

Reformasi Protestan kerap dipromosikan sebagai momen pemurnian Injil, saat Gereja “dibersihkan” dari noda dekadensi Roma. Narasi resmi yang beredar dalam wacana Protestan menggambarkan Martin Luther dan kawan-kawan sebagai nabi moral yang menegakkan firman melawan penyalahgunaan sakramen, simoni, dan kelalaian para klerus. Akan tetapi, sejarah—sang saksi bisu yang tak bisa disuap—menyimpan ironi pahit. Justru di balik pekikan “sola scriptura” dan “sola fide,” tersimpan kompromi moral yang lebih mencolok daripada apa yang mereka tuduhkan pada Roma.

Kasus perkawinan bigami Philip of Hesse pada tahun 1540 menjadi potret telanjang ironi tersebut. Philip, salah seorang pangeran pelindung utama Reformasi, bosan dengan istri sahnya, Christina of Saxony, dan mendambakan perempuan muda bernama Margarethe von der Saale. Ketika nafsu tak dapat diredam, ia mencari legitimasi religius untuk menikahi Margarethe tanpa menceraikan Christina. Di titik ini, seharusnya para reformator menegakkan hukum Injil sebagaimana mereka gembar-gemborkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: Martin Luther, Philip Melanchthon, dan Martin Bucer merumuskan sebuah dispensasi—dengan nada penuh kecanggungan—yang pada intinya memberi izin bagi sang bangsawan untuk mempraktikkan bigami, asalkan dilakukan diam-diam agar publik tidak terkejut.

Di sinilah sinisme akademik menemukan pijakannya. Reformator yang katanya berpegang pada “hanya Kitab Suci” ternyata bisa menundukkan Kitab itu di bawah meja kekuasaan. Abraham dijadikan alasan pembenaran, sementara perkataan Kristus yang meneguhkan kesatuan perkawinan (Mat 19:4–6) dan ajaran Paulus tentang misteri Kristus dan Gereja (Ef 5:31–32) dilipat rapat dalam laci kompromi. Luther dan Melanchthon, yang berulang kali menuduh Roma menggadaikan Injil demi keuntungan duniawi, justru menulis surat resmi yang menggadaikan moral Injil demi kenyamanan politik seorang pangeran.

Perbandingan dengan Gereja Katolik pada periode yang sama memperlihatkan kontras yang mencolok. Henry VIII, penguasa Inggris dengan kuasa jauh lebih besar daripada Philip of Hesse, menuntut agar Roma mengesahkan pernikahannya yang baru. Jawaban Tahta Suci tegas: tidak. Gereja lebih memilih kehilangan kerajaan Inggris daripada mengkhianati integritas sakramen perkawinan. Protestan, di sisi lain, lebih memilih mempertahankan pelindung politik dengan harga murah: moralitas perkawinan ditukar dengan restu bigami.

Artikel ini hendak menelusuri paradoks besar Reformasi Protestan melalui lensa kasus bigami Philip of Hesse. Fokusnya bukan sekadar pada peristiwa skandal, melainkan pada implikasi teologis dan filosofis yang menyertainya: inkonsistensi prinsip sola scriptura, subordinasi teologi pada realpolitik, dan benih relativisme etika perkawinan yang kelak tumbuh menjadi perceraian massal dalam tradisi Protestan modern. Dengan demikian, tulisan ini sekaligus menunjukkan bahwa klaim “pemurnian moral” Reformasi tidak bertumpu pada Injil, melainkan pada pernikahan gelap antara teologi dan nafsu bangsawan.

Bagian I: Konteks Historis

1. Reformasi dan Ketergantungan pada Politik

Reformasi Protestan tidak lahir dalam ruang steril akademia, melainkan dalam pusaran politik Kekaisaran Romawi Suci yang penuh intrik. Martin Luther memang berani menantang Roma, tetapi ia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Sejak ia dilarang oleh Edik Worms (1521), keberlangsungan hidup Luther sepenuhnya bergantung pada perlindungan para pangeran Jerman, terutama Frederick the Wise dari Saxony dan, kemudian, Philip of Hesse. Tanpa patronase politik, Reformasi bisa saja mati muda seperti gerakan-gerakan bidat abad pertengahan lainnya.

Sinisme sejarah ada di sini: para reformator berteriak “hanya Injil,” tapi realitasnya “hanya perlindungan bangsawan” yang membuat mereka tetap hidup. Luther adalah nabi yang bersuara keras di mimbar, tetapi di balik layar ia tetap seorang klien politik yang harus menyesuaikan diri dengan selera patron. Dengan kata lain, sejak awal Reformasi adalah persekutuan aneh antara teologi dan feodalisme.

2. Figur Philip of Hesse

Philip I dari Hesse (1504–1567), yang dijuluki der Großmütige (Philip yang Murah Hati), adalah salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Jerman abad ke-16. Ia dikenal cerdas, energik, sekaligus rakus akan kekuasaan dan kenikmatan. Sejak awal, Philip menampilkan dirinya sebagai “pangeran reformasi” yang melindungi Luther dan para teolog Wittenberg. Di bawah naungannya, Protestanisme memiliki benteng politik yang kuat.

Namun di balik topeng pelindung Injil, Philip adalah manusia biasa yang diperbudak hasrat. Pernikahannya dengan Christina of Saxony segera menjadi beban: Christina digambarkan sakit-sakitan, tidak menarik, dan tidak mampu memuaskan keinginan suaminya. Di sisi lain, Margarethe von der Saale—seorang wanita muda dari keluarga bangsawan kecil—menjadi pusat perhatian dan obsesi Philip. Tidak puas dengan opsi perceraian yang tabu dalam lingkaran Protestan awal, Philip mengajukan solusi “kreatif”: menikahi Margarethe tanpa menceraikan Christina, alias bigami.

3. Permintaan Dispensasi Bigami

Pada tahun 1539–1540, Philip mulai menekan Luther dan Melanchthon untuk mencari legitimasi teologis. Ironisnya, penguasa yang menjadi pelindung Reformasi justru memaksa reformator untuk membenarkan pelanggaran moral paling dasar. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Philip tidak main-main: ia menulis secara resmi, meminta izin agar bisa beristri dua dengan restu rohaniwan Protestan.

Di titik ini, sejarah mencatat sebuah drama yang jauh dari heroik: Luther, Melanchthon, dan Bucer berkumpul, berdiskusi, dan akhirnya menyusun sebuah dokumen rahasia yang memberi lampu hijau bagi bigami, dengan syarat dilakukan diam-diam agar tidak menimbulkan “skandal publik.” Dokumen itu ditandatangani pada 10 Desember 1539, sebuah tanggal yang menjadi epitaf moral Reformasi.

Dengan demikian, konteks historis kasus Philip of Hesse memperlihatkan ketergantungan total Reformasi pada politik feodal. Reformator yang katanya menentang kompromi dengan dunia ternyata justru tunduk pada nafsu duniawi penguasa yang melindungi mereka. Reformasi tidak bisa dilepaskan dari patronase, dan kasus bigami menjadi bukti paling vulgar bahwa ketika Injil berhadapan dengan kuasa dunia, yang dipilih bukan Injil, melainkan kursi dan pedang bangsawan.

Bagian II: Respon Para Reformator

1. Martin Luther: Nabi Injil atau Notaris Bigami?

Luther, sang tokoh besar Reformasi, sering digambarkan sebagai nabi yang menentang “korupsi moral Roma.” Namun dalam kasus Philip of Hesse, ia tampil bukan sebagai nabi, melainkan notaris yang menandatangani dispensasi bigami.

Dalam suratnya tahun 1540, Luther menulis bahwa meskipun perkawinan monogami adalah ideal, “dalam keadaan darurat” seorang pangeran dapat memiliki dua istri. Ia merujuk pada Abraham, Yakub, dan Daud yang beristri banyak dalam Perjanjian Lama. Dalih ini sungguh ironis: orang yang selama bertahun-tahun mencerca “tradisi manusia” justru menghidupkan kembali praktik poligami kuno yang sudah ditolak Gereja perdana.

Luther bahkan menambahkan syarat khas politikus: bigami boleh dilakukan asal “diam-diam.” Artinya, bukan moral yang dikejar, melainkan manajemen citra. Injil dikorbankan, asalkan publik tidak ribut. Sinisnya, Luther di sini tidak lebih dari seorang konsultan PR yang melayani nafsu patronnya.

2. Philip Melanchthon: Sang Teolog yang Menjadi Diplomat

Melanchthon dikenal sebagai “Praeceptor Germaniae,” guru bangsa Jerman, yang tenang dan penuh pertimbangan. Namun dalam kasus ini, reputasinya tercoreng. Melanchthon semula menolak, tetapi akhirnya ikut menandatangani dispensasi. Alasannya jelas: kehilangan Philip berarti kehilangan salah satu pelindung terkuat Reformasi.

Ia menulis dengan getir bahwa praktik ini “bukan ideal,” tetapi harus “ditolerir demi menghindari dosa yang lebih besar.” Retorika klasik kompromi: memilih dosa kecil demi menghindari dosa besar. Namun ironinya, para reformator sering menuduh Roma kompromistis. Dalam kasus ini, Melanchthon membuktikan bahwa Reformasi pun sanggup menulis moralitas dengan pensil politik.

Sinisme akademik: Melanchthon yang seharusnya menjaga kemurnian ajaran berubah menjadi diplomat licin, lebih sibuk menimbang kekuatan militer Hesse daripada firman Kristus.

3. Martin Bucer: Teologi Sebagai Juru Bicara Nafsu

Martin Bucer, reformator dari Strasbourg, memberi justifikasi teologis yang lebih sistematis. Ia menyusun argumen bahwa poligami dapat diterima dalam keadaan khusus, terutama jika istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan suami. Bucer bahkan menulis bahwa “lebih baik beristri dua daripada jatuh dalam perzinahan.”

Di sinilah terlihat wajah pragmatis Reformasi: alih-alih menuntun manusia menuju kekudusan, teologi berubah menjadi instrumen untuk menjustifikasi kelemahan. Bucer pada dasarnya menurunkan Injil menjadi manual solusi instan bagi libido bangsawan.

4. Dokumen Rahasia 1539

Pada 10 Desember 1539, ketiga reformator menandatangani dokumen rahasia yang menyetujui bigami Philip of Hesse. Dokumen itu disimpan rapat, tetapi akhirnya bocor dan menjadi skandal besar. Gereja Katolik segera menjadikannya senjata polemik: “Lihatlah, mereka yang mencela Roma ternyata lebih rendah moralnya.”

Luther, ketika skandal pecah, berdalih bahwa ia “terpaksa” menandatangani demi menghindari bencana politik. Dengan kata lain, ia mengakui bahwa politik lebih menentukan daripada Injil. Sejarah menyingkap: sola scriptura berhenti di meja makan bangsawan.

Sinisme Akademik

Luther, Melanchthon, dan Bucer—tiga nama besar Reformasi—dalam kasus ini tampil bukan sebagai nabi, melainkan notaris, diplomat, dan juru bicara nafsu. Dokumen bigami Philip of Hesse bukan sekadar catatan hukum, melainkan epitaf moral Reformasi: “Injil untuk publik, kompromi untuk patron.”

Bagian III: Analisis Teologis dan Filosofis

1. Kontradiksi dengan Injil Kristus

Yesus berbicara jelas mengenai perkawinan: “Sejak awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan… keduanya menjadi satu daging… apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:4–6). Paulus menegaskan kembali dalam Efesus 5:31–32 bahwa perkawinan adalah lambang misteri Kristus dan Gereja—suatu kesatuan yang tidak bisa dibagi dua.

Para reformator yang memberi dispensasi bigami seakan-akan lupa bahwa Injil bukanlah manual politik. Dengan merujuk pada Abraham, Yakub, atau Daud, mereka kembali ke tahap sejarah keselamatan yang belum disempurnakan. Gereja perdana justru menolak poligami karena Injil telah menyingkapkan kesatuan monogami sebagai tatanan baru. Ironinya, Luther yang berteriak lantang menolak “tradisi manusia” justru menafsirkan Kitab Suci dengan logika mundur, bukan maju. Injil dilipat menjadi catatan etnografis Israel kuno.

2. Inkonsistensi Sola Scriptura

Prinsip sola scriptura mengklaim Kitab Suci sebagai otoritas tunggal. Namun kasus bigami membuktikan bahwa Kitab itu hanya “tunggal” sejauh tidak mengganggu kenyamanan politik. Luther dan Melanchthon menolak tradisi Gereja, tetapi segera menciptakan tradisi baru: dispensasi rahasia untuk bangsawan. Dengan kata lain, “hanya Kitab Suci” berubah menjadi “hanya Kitab Suci—kecuali bila patron butuh solusi praktis.”

Secara filosofis, ini memperlihatkan bahwa sola scriptura tidak punya daya normatif yang konsisten. Tanpa magisterium, Kitab Suci jadi kertas liat yang dibentuk sesuai kebutuhan. Bigami Philip of Hesse adalah laboratorium awal relativisme Protestan: Alkitab bukan lagi firman yang menuntun, melainkan cermin yang memantulkan kepentingan.

3. Kontras dengan Konsistensi Katolik

Gereja Katolik, pada masa yang sama, menghadapi tuntutan Henry VIII. Berbeda dengan Luther, Roma tidak menyerah pada tekanan politik. Paus menolak melegitimasi pernikahan baru Henry meskipun konsekuensinya kehilangan seluruh kerajaan Inggris. Keputusan ini bukan tanpa luka, tetapi Gereja memilih kehilangan mahkota daripada mengkhianati sakramen.

Perbandingan ini memalukan bagi Reformasi. Yang dituduh dekaden ternyata lebih teguh. Yang mengaku “pemurni Injil” justru melacurkan Injil. Sinisme akademik menemukan klimaksnya: Roma berdiri di atas batu karang prinsip, sementara Wittenberg goyah di atas bantal kenyamanan politik.

4. Implikasi Filosofis: Dari Realisme ke Relativisme

Secara metafisik, perkawinan Katolik dipandang sebagai sakramen, tanda efektif kasih Kristus yang tidak dapat digandakan. Bigami meruntuhkan realisme sakramental ini: kasih Kristus bukan “dua tubuh untuk satu kepala,” melainkan “satu kepala untuk dua tubuh”—sebuah absurditas ontologis.

Reformasi yang menolak metafisika skolastik pun jatuh ke dalam nominalisme moral: aturan hanya berlaku selama tidak bertabrakan dengan kepentingan patron. Dari sini lahir benih relativisme etika Protestan modern: perceraian sah, perkawinan kontraktual, bahkan redefinisi perkawinan di era kontemporer. Semua berakar pada kompromi awal: dispensasi bigami.

notabene

Reformasi mengaku kembali ke Injil, tetapi pada momen ujian paling sederhana—seorang bangsawan yang ingin dua istri—mereka menyerah. Injil ditundukkan, Kitab Suci direlatifkan, dan teologi dijadikan sekretaris nafsu politik. Gereja Katolik, yang dituduh busuk, justru terbukti lebih setia. Maka, kasus bigami bukan sekadar catatan historis, melainkan monumen atas kebangkrutan filosofis dan moral Reformasi.

Bagian IV: Dampak Historis

1. Pembelaan Teologis atas Poligami

Kasus Philip of Hesse tidak berdiri sendiri. Setelah dispensasi rahasia itu bocor, diskusi tentang poligami mulai muncul di lingkaran Protestan. Martin Bucer menulis argumentasi sistematis bahwa poligami dapat diterima sebagai remedium bila istri pertama tidak sanggup melayani suami. Bahkan John Calvin, meskipun lebih berhati-hati, dalam korespondensinya menyatakan bahwa Alkitab tidak secara eksplisit melarang poligami dalam segala kondisi, hanya bahwa “praktik itu tidak cocok bagi masyarakat Kristen.” Dengan kata lain: poligami bukan dosa mutlak, hanya tidak elok.

Di sinilah Reformasi membuka pintu relativisme moral: sesuatu bisa dianggap salah hanya karena “tidak cocok,” bukan karena bertentangan dengan hukum ilahi.

2. Perkawinan dalam Tradisi Protestan: Dari Dispensasi ke Perceraian

Jika bigami adalah awalnya, perceraian menjadi kelanjutan logis. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen tak terceraikan. Namun di tangan Reformasi, perkawinan direduksi menjadi kontrak yang dapat dibatalkan. Luther sendiri memberi ruang bagi perceraian dalam situasi tertentu. Milton di Inggris kemudian menulis traktat membela perceraian sebagai hak dasar manusia. Dari bigami Philip hingga traktat Milton, jalurnya jelas: ketika perkawinan tak lagi sakramen, ia bisa dinegosiasikan sesuai kebutuhan.

Sinisme akademik: Reformasi yang katanya memperbaiki moral justru meletakkan fondasi bagi “industri perceraian” modern. Dari dispensasi rahasia abad ke-16 lahir perceraian massal abad ke-21.

3. Relativisme Etika Perkawinan di Dunia Modern

Warisan Reformasi terlihat jelas: di banyak denominasi Protestan, perceraian dan pernikahan ulang bukan lagi aib, melainkan praktik biasa. Beberapa aliran bahkan kini merestui definisi perkawinan yang sepenuhnya diputuskan oleh konsensus budaya, bukan oleh wahyu ilahi. Semua ini tidak jatuh dari langit, tetapi berakar pada kompromi awal ketika Injil ditundukkan di meja perundingan dengan Philip of Hesse.

Dalam perspektif filosofis, ini menandai pergeseran dari realisme moral Katolik—yang melihat perkawinan sebagai partisipasi dalam realitas sakramental—ke nominalisme moral Protestan, di mana makna perkawinan ditentukan oleh keputusan komunitas atau individu. Bigami Philip hanyalah pintu gerbang awal menuju relativisme etika modern.

4. Katolik sebagai Kontras Historis

Sementara Protestan membuka ruang untuk bigami, poligami, dan perceraian, Gereja Katolik tetap konsisten menegaskan monogami tak terceraikan. Konsistensi ini dibayar mahal: konflik politik, kehilangan Inggris, bahkan penganiayaan terhadap umat Katolik di negara-negara Reformasi. Namun harga itu adalah tanda kesetiaan. Roma lebih memilih kehilangan kerajaan daripada kehilangan sakramen.

Notabene

Reformasi melahirkan relativisme etika perkawinan bukan karena “roh zaman,” melainkan karena sejak awal mereka memilih kompromi. Philip of Hesse ingin dua istri, Luther menandatangani dispensasi, Melanchthon menutup mata, dan Bucer memberi justifikasi teologis. Dari peristiwa itu, sejarah Protestan membawa jejak noda yang tidak bisa dihapus: moralitas perkawinan dibentuk bukan oleh Injil, melainkan oleh nafsu patron.

Bagian V: Kritik Apologetik

1. Roma vs Reformasi: Siapa yang Konsisten?

Retorika Reformasi selalu menuduh Roma sebagai pusat dekadensi moral. Namun sejarah menunjukkan sebaliknya. Ketika Henry VIII menuntut pembatalan perkawinannya, Roma berkata tegas non possumus—tidak mungkin. Konsistensi Katolik dibayar mahal: kehilangan seluruh Inggris, persekusi berdarah terhadap umat Katolik, dan pecahnya kesatuan Kristen di Eropa Barat. Namun harga itu justru menegaskan integritas Gereja: sakramen bukan barang dagangan.

Bandingkan dengan Luther dan Melanchthon yang menandatangani dispensasi bigami untuk Philip of Hesse. Roma kehilangan mahkota demi prinsip; Wittenberg kehilangan prinsip demi menjaga mahkota patron. Ironi ini begitu mencolok sehingga sulit dipoles dengan retorika.

2. Dampak Filosofis: Relativisme yang Membusuk dari Dalam

Secara filosofis, dispensasi bigami adalah tanda bahwa sola scriptura tidak punya daya normatif objektif. Tanpa Magisterium, Kitab Suci dibaca sesuai kebutuhan politik. Luther mengutip Abraham, Bucer memberi alasan pastoral, Melanchthon berkompromi demi stabilitas. Tidak ada kebenaran objektif; hanya kalkulasi pragmatis.

Dari kompromi ini lahirlah tradisi etika Protestan yang semakin nominalis: perkawinan bukan sakramen yang nyata (res sacramenti), melainkan kontrak yang bisa disesuaikan. Dari situ, perceraian, pernikahan ulang, dan bahkan redefinisi radikal perkawinan di era modern mendapat pijakan teologis. Apa yang di zaman Luther dibungkus sebagai “keadaan darurat” kini menjadi praktik lumrah.

3. Roma dan Realisme Sakramental

Gereja Katolik, meskipun sering digambarkan sebagai lamban, justru teguh menjaga fondasi metafisika sakramen. Perkawinan dipahami sebagai realitas ontologis: satu laki-laki dan satu perempuan yang bersatu tak terceraikan sebagai partisipasi dalam kasih Kristus. Prinsip ini bukan sekadar norma moral, tetapi kenyataan metafisik. Karena itu, bigami bukan hanya “tidak pantas,” melainkan mustahil secara ontologis.

Kontras ini menyingkap wajah asli Reformasi: di saat Katolik mempertahankan realisme sakramental, Protestan merosot ke relativisme pragmatis.

4. Sinisme Akademik: Pernikahan Gelap Teologi dan Nafsu

Sejarah besar kadang ditentukan oleh momen kecil. Reformasi yang katanya lahir demi Injil ternyata dikompromikan oleh hasrat seorang pangeran yang ingin dua istri. Luther menandatangani, Melanchthon mengangguk, Bucer menulis argumen. Dari situ, Reformasi menanam benih relativisme yang kini mekar di ladang etika Protestan modern.

Dengan sinisme akademik, kita bisa menulis epitaf Reformasi:

“Roma dituduh menjual indulgensi, tetapi Reformasi menjual Injil itu sendiri—dengan harga murah, hanya untuk memuaskan patron yang bernafsu.”

Kesimpulan

Kasus bigami Philip of Hesse pada tahun 1540 bukan sekadar anekdot memalukan, melainkan jendela yang menyingkap wajah sejati Reformasi Protestan. Reformasi mengaku sebagai gerakan pemurnian Injil, tetapi justru di ujian moral paling sederhana—seorang bangsawan yang ingin dua istri—para reformator tersungkur. Luther menandatangani dispensasi, Melanchthon berkompromi, Bucer menyusun argumen. Injil yang katanya “murni” direduksi menjadi legitimasi nafsu patron, dan prinsip sola scriptura diperlakukan sebagai tanah liat yang bisa dibentuk sesuai kebutuhan politik.

Di sisi lain, Gereja Katolik yang dituduh dekaden menunjukkan konsistensinya. Roma menolak tuntutan Henry VIII, meski risikonya adalah kehilangan Inggris dan pecahnya kesatuan Kristen. Katolik memilih kehilangan mahkota daripada kehilangan sakramen; Protestan memilih kehilangan sakramen demi mempertahankan mahkota patron. Kontras ini menyingkap paradoks besar: mereka yang paling keras mengutuk kompromi Roma justru menjadi ahli kompromi.

Secara filosofis, dispensasi bigami menandai runtuhnya fondasi realisme moral. Perkawinan tidak lagi dipahami sebagai realitas sakramental yang tak terceraikan, melainkan kontrak pragmatis yang dapat dinegosiasikan. Dari sini lahir warisan etika Protestan yang longgar: perceraian, pernikahan ulang, bahkan redefinisi perkawinan modern. Relativisme moral yang kini melanda dunia Kristen bukanlah kecelakaan belaka, melainkan buah yang matang dari benih yang ditanam pada abad ke-16.

Maka, apologetika Katolik berhak menyimpulkan: Reformasi bukanlah kembalinya Injil, melainkan pernikahan gelap antara teologi dan nafsu. Jika Roma berdiri di atas batu karang prinsip, Wittenberg terperangkap di lumpur kompromi. Dan sejarah tidak menipu: di antara dua kubu yang saling menuduh korupsi, hanya satu yang menolak menjual sakramen—dan itu bukan Luther.

 

Continue reading →

PREDESTINASI: THOMAS AQUINAS VS JOHN CALVIN

 

Filosofi dan Implikasi Teologis Pastoral

 

 

Pendahuluan

Masalah predestinasi—yakni doktrin tentang penentuan ilahi atas keselamatan atau kutukan manusia—telah menjadi batu ujian paling tajam dalam teologi Kristen sejak masa Bapa Gereja hingga Reformasi. Ia adalah misteri yang menyentuh jantung pertanyaan metafisika dan moral: Apakah manusia sungguh bebas? Apakah Allah mencintai semua orang? Apakah kejahatan dan kutukan termasuk dalam rencana kekal-Nya? Lebih dari sekadar perdebatan dogmatis, predestinasi adalah simpul tempat teologi bertemu filsafat, tempat iman harus menjawab tuntutan rasionalitas dan keadilan.

Dalam lintasan sejarah, dua pemikir besar—Santo Thomas Aquinas di abad ke-13 dan John Calvin di abad ke-16—mengajukan jawaban yang sama-sama menjunjung tinggi kedaulatan Allah, namun berdiri di atas fondasi metafisis yang sangat berbeda. Keduanya percaya bahwa Allah menetapkan dari kekekalan siapa yang akan diselamatkan. Tetapi pada Aquinas, predestinasi bersifat teratur, partisipatif, dan tertanam dalam struktur kosmik yang rasional. Sementara pada Calvin, predestinasi tampil sebagai ekspresi mutlak dari kehendak ilahi yang tak terselami, bahkan hingga mencakup kutukan kekal bagi sebagian manusia.

Pertentangan ini bukan sekadar variasi penafsiran Alkitab. Di baliknya tersembunyi dua visi metafisika yang saling bertolak belakang: metafisika partisipasi ala Aquinas yang melihat ciptaan sebagai pancaran dari Logos ilahi, dan metafisika voluntaristik Calvin yang menempatkan kehendak Allah sebagai ukuran tunggal segala sesuatu, bahkan melampaui kategori kebaikan itu sendiri.

Artikel ini hendak menyingkap dan membedah perbedaan mendasar tersebut, bukan hanya pada level teologis, tetapi secara filosofis, dengan menggali asumsi-asumsi metafisis, antropologis, dan epistemologis yang menopang kedua sistem. Dengan demikian, kita dapat memahami bukan hanya apa yang dikatakan Aquinas dan Calvin tentang predestinasi, tetapi mengapa mereka sampai pada pandangan itu—dan apa konsekuensinya bagi gambaran kita tentang Allah, manusia, dan dunia.

Bagian I: Fondasi Metafisika—Partisipasi atau Voluntarisme?

Untuk memahami perbedaan pandangan Thomas Aquinas dan John Calvin mengenai predestinasi, kita harus lebih dahulu menggali akar terdalam dari sistem berpikir mereka, yakni metafisika. Karena predestinasi bukan hanya soal kehendak Allah, tetapi juga tentang apa itu Allah, apa itu ciptaan, dan bagaimana relasi antara keduanya dimungkinkan secara rasional.

A. Aquinas: Metafisika Partisipasi dan Kesempurnaan Adikodrati

Metafisika Aquinas bersandar pada warisan Aristoteles yang telah dibaptis oleh filsafat Neoplatonisme: realitas adalah hirarki keberadaan (ordo entium), dan semua yang ada adalah partisipasi dalam actus essendi—tindakan keberadaan—yang bersumber dari Allah sebagai Ipsum Esse Subsistens, Keberadaan itu sendiri.

Bagi Aquinas, segala sesuatu yang ada tidak berdiri otonom, melainkan menerima keberadaannya dari Allah, dan diarahkan kepada tujuan terakhir: bonum commune universi, kebaikan tertinggi seluruh ciptaan, yaitu Allah sendiri.

Dengan kerangka ini, predestinasi adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi (providentia)—yakni tatanan rasional yang dengannya Allah mengarahkan semua makhluk menuju tujuan final mereka. Dalam Summa Theologiae I, q.23, Aquinas menulis:

“Predestinatio est pars providentiae.”
(Predestinasi adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi.)

Allah tidak menentukannya secara sewenang-wenang, melainkan dalam kebijaksanaan, dengan memperhitungkan keseluruhan tatanan dunia sebagai suatu keharmonisan antara sebab-sebab utama dan sebab-sebab kedua. Maka, kehendak Allah tidak bersifat merusak rasionalitas ciptaan, melainkan menopang dan menyempurnakannya. Predestinasi bukanlah fiat yang membatalkan kebebasan manusia, tetapi penataan misterius di mana kehendak manusia sungguh bekerja, namun tetap dalam genggaman rahmat ilahi.

B. Calvin: Metafisika Voluntarisme dan Kedaulatan Mutlak

John Calvin, meski mengutip Augustinus, sesungguhnya lebih terpengaruh oleh arus voluntarisme Skolastik akhir, seperti pada William of Ockham dan reformator awal seperti Martin Luther. Dalam kerangka ini, titik tolak bukanlah pada esse atau telos, melainkan pada voluntas Dei absoluta—kehendak Allah yang mutlak dan bebas.

Allah Calvin adalah Raja yang tak tertembus, Deus absconditus, yang menetapkan segala sesuatu semata-mata karena Ia menghendakinya, bukan karena adanya tatanan kebaikan atau rasionalitas yang lebih tinggi. Dalam Institutes III.21.5, Calvin menegaskan:

“Predestinasi adalah ketetapan abadi Allah, yang dengannya Ia menetapkan nasib setiap orang.”

Jika Aquinas menekankan bahwa Allah menghendaki sesuatu karena itu baik, Calvin menyiratkan bahwa sesuatu itu baik karena Allah menghendakinya. Maka, Allah tidak hanya menetapkan keselamatan sebagian orang, tetapi juga secara aktif menetapkan kebinasaan sebagian lain, demi kemuliaan-Nya. Ini bukan toleransi pasif terhadap kejahatan, tetapi bagian dari dekret aktif.

Dalam kerangka ini, tidak ada ruang bagi partisipasi ontologis, apalagi kebebasan sinergis. Allah-lah yang menggerakkan segala sesuatu, dan kehendak manusia adalah instrumen, bukan mitra.

 

Perbandingan Inti:

Aspek	Aquinas	Calvin
Fondasi metafisis	Actus essendi, partisipasi ontologis	Voluntarisme, kehendak ilahi sebagai absolut
Hubungan Allah-dunia	Allah sebagai sumber rasional segala keberadaan	Allah sebagai penguasa mutlak yang menetapkan segalanya
Predestinasi	Bagian dari providensia dan tatanan kosmik	Dekret mutlak kehendak Allah, tak bergantung apa pun
Etika dan rasionalitas	Rasio ilahi menata dunia secara harmonis dan adil	Kehendak ilahi adalah standar tunggal segala nilai

 

Pada titik ini, jelas bahwa kita tidak hanya berhadapan dengan dua interpretasi Alkitab, tetapi dengan dua paradigma metafisika: satu yang melihat dunia sebagai panggilan menuju partisipasi dalam kebaikan ilahi, dan satu lagi yang melihat sejarah sebagai panggung pelaksanaan dekret ilahi yang misterius dan tak terbantahkan.

 

 

Bagian II: Konsep Allah dan Relasi Sebab—Intellectus Volens vs Voluntas Absoluta

Tak mungkin membicarakan predestinasi tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan paling mendasar: Siapakah Allah itu? Dan lebih dari itu: Bagaimana Allah bertindak sebagai penyebab atas segala sesuatu? Dalam ranah ini, perbedaan antara Aquinas dan Calvin menjadi semakin tegas. Keduanya menyembah Allah yang Mahakuasa, tetapi konsep tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja terpolarisasi secara radikal.

 

A. Thomas Aquinas: Allah sebagai Intellectus Volens, Bukan Tirani Kehendak

Dalam sistem Aquinas, Allah tidak pertama-tama digambarkan sebagai kekuatan yang memaksakan kehendak, melainkan sebagai Intelek Murni yang mencintai kebaikan. Dalam Summa Theologiae I, q.19, ia menjelaskan bahwa:

“Voluntas Dei sequitur intellectum.”
(Kehendak Allah mengikuti pengetahuan-Nya.)

Artinya, Allah menghendaki karena Ia mengetahui kebaikan secara sempurna—dan bukan sebaliknya. Kehendak Allah tidak bersifat arbitrer, melainkan menyatu dengan kodrat-Nya sebagai kebaikan murni (bonum per essentiam). Maka, setiap tindakan Allah, termasuk predestinasi, tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan dan keadilan-Nya.

Dari sinilah Aquinas menyusun gagasan relasi sebab yang khas: Allah adalah penyebab utama (causa prima) yang bekerja melalui penyebab sekunder (causae secundae), termasuk kehendak bebas manusia. Allah bukan pesaing manusia dalam ruang kehendak, melainkan mensponsori kebebasan itu dengan memberinya dasar ontologis dan arah tujuan.

Predestinasi, dalam konteks ini, adalah pengetahuan dan kehendak Allah yang mengarahkan manusia kepada keselamatan dengan cara yang selaras dengan kodratnya sebagai makhluk rasional. Maka, rahmat Allah tidak menghapus kebebasan, tetapi membebaskannya dari kerusakan dosa dan menyempurnakannya.

 

B. John Calvin: Allah sebagai Voluntas Absoluta, Sumber Tunggal Semua Kausalitas

Berbeda dengan Aquinas, Calvin menempatkan kehendak Allah sebagai prinsip pertama dan terakhir, bahkan di atas kebijaksanaan dan keadilan sebagaimana dimengerti oleh akal manusia. Dalam Institutes III.23.1, ia menyatakan:

“The will of God is the highest rule of justice.”
(Kehendak Allah adalah tolok ukur keadilan tertinggi.)

Maka, bagi Calvin, Allah adalah ens tyrannicum metaphysicum—bukan dalam pengertian moral, tetapi dalam kerangka filosofis: Allah bertindak tidak karena sesuatu itu baik, melainkan sesuatu itu baik karena Allah menghendakinya. Inilah inti dari metafisika kehendak murni.

Dalam kerangka ini, semua peristiwa di dunia, termasuk kejatuhan manusia, ditetapkan secara aktif oleh Allah. Tidak ada ruang untuk “pengetahuan pra-destinasi” seperti dalam Aquinas. Bahkan kehendak bebas manusia bukan hanya terluka, tetapi sama sekali tidak berdaya—bondage of the will—dan hanya menjadi alat untuk mengeksekusi dekret Allah.

Model relasi sebab yang dianut Calvin cenderung menuju okasionalisme: segala sebab kedua tidak memiliki otonomi sejati. Akibatnya, bahkan kejahatan dan dosa—meskipun secara retoris disebut sebagai “diizinkan”—sebenarnya ditentukan dalam dekret Allah demi kemuliaan-Nya.

 

Perbandingan Konseptual

Aspek	Aquinas	Calvin
Sifat kehendak Allah	Mengikuti intelek, tertib dan rasional	Mendahului intelek, mutlak dan tak terselami
Prinsip moral	Allah menghendaki karena sesuatu itu baik	Sesuatu baik karena Allah menghendakinya
Relasi Allah–ciptaan	Allah sebagai penyebab utama yang bekerja melalui sebab-sebab sekunder	Allah sebagai satu-satunya aktor sejati (cenderung monokausalitas)
Status kehendak manusia	Disempurnakan oleh rahmat	Tidak berdaya tanpa intervensi mutlak rahmat
Tempat keadilan dalam predestinasi	Diintegrasikan dalam kebijaksanaan ilahi	Ditentukan oleh dekret, sekalipun tampak bertentangan secara moral

 

Perbedaan ini sangat mendalam. Jika bagi Aquinas Allah bertindak sesuai dengan kodrat-Nya sebagai kebaikan itu sendiri, bagi Calvin Allah bertindak semata karena Ia bisa. Yang satu menekankan keteraturan, yang lain menekankan kehendak yang tak tertaklukkan. Yang satu membuka ruang bagi rasionalitas iman, yang lain meneguhkan keterpakuan manusia pada misteri dekret ilahi.

 

Bagian III: Antropologi dan Kebebasan Manusia—Kemitraan Rahmat atau Pementasan Degradasi?

Predestinasi bukan hanya tentang Allah. Ia juga berbicara tentang manusia—apa itu kehendak, apa itu kebebasan, dan bagaimana manusia dapat bekerja sama (atau tidak) dengan rahmat ilahi. Di sinilah perbedaan Aquinas dan Calvin menjelma menjadi dua gambaran eksistensial yang sangat kontras: satu menghormati kebebasan manusia sebagai sesuatu yang dikuduskan oleh rahmat, yang lain menundukkan kehendak manusia di bawah bayang-bayang kehendak ilahi yang tak tertolak.

 

A. Aquinas: Kebebasan yang Disempurnakan oleh Rahmat

Dalam sistem Aquinas, kebebasan manusia bukan ilusi, bukan pula sisa usang dari dosa asal. Sebaliknya, kebebasan adalah bagian dari kodrat rasional manusia, yang tetap ada bahkan setelah kejatuhan, meskipun telah menjadi lemah dan rentan terhadap kesesatan.

Aquinas membedakan dua jenis kehendak:

1.     Kebebasan kodrati (liberum arbitrium) – potensi untuk memilih berdasarkan penalaran.

2.     Kebebasan aktual yang benar (libertas perfecta) – kehendak yang diarahkan dengan benar oleh akal dan rahmat.

Rahmat ilahi tidak memaksa manusia, tetapi menggerakkannya dari dalam, sesuai dengan kodrat rasionalnya. Dalam istilah filsafat, ini adalah sinergisme: rahmat Allah tidak menggantikan kehendak manusia, melainkan menyembuhkan dan menyempurnakannya (gratia non tollit naturam, sed perficit).

Predestinasi, dalam model ini, melibatkan kerja sama manusia dengan rahmat—tanpa mengandaikan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah bertindak terlebih dahulu (gratia praeveniens), tetapi respons manusia tetaplah nyata dan bernilai. Maka, hidup moral, doa, dan sakramen bukan teater kosong, melainkan jalan partisipasi nyata dalam rencana keselamatan.

 

B. Calvin: Kebebasan yang Diikat, Kehendak yang Dijadikan Boneka

Sebaliknya, dalam antropologi Calvin, kehendak manusia telah rusak secara total akibat dosa asal. Tidak hanya melemah, tetapi mati secara rohani. Manusia tidak mungkin menginginkan Allah tanpa terlebih dahulu dilahirkan kembali secara sepihak oleh rahmat.

Konsep ini dikenal sebagai bondage of the will (perbudakan kehendak), yang diwarisi dari Martin Luther. Dalam kerangka ini, manusia adalah subjek pasif dalam keselamatan: ia hanya “dibangunkan” oleh pilihan Allah, tanpa bisa berkontribusi secara eksistensial dalam proses tersebut. Bahkan iman adalah tanda bahwa seseorang telah terpilih, bukan sebab mengapa seseorang dipilih.

Dalam Institutes III.24, Calvin menulis:

"They are not chosen because they believe, but they believe because they are chosen."

Tidak ada ruang bagi sinergi. Ini adalah monergisme murni: Allah bekerja sendiri, dan manusia hanya menerima atau ditolak. Bahkan kehendak yang tampaknya merespons adalah hasil dari tindakan Allah yang sudah selesai sebelumnya.

Konsekuensinya? Seluruh kehidupan moral menjadi sekunder. Kebaikan, pertobatan, bahkan iman itu sendiri hanyalah tanda, bukan sarana. Maka, semua tindakan manusia kehilangan nilai kausal terhadap keselamatan. Dalam istilah filosofis, kehendak manusia tidak lebih dari instrumen dekret ilahi, bukan subjek bebas dalam drama keselamatan.

 

Perbandingan Antropologis

Aspek	Aquinas	Calvin
Pandangan tentang kehendak	Rusak karena dosa, tetapi tetap memiliki liberum arbitrium	Dirusak total, tidak mampu memilih kebaikan rohani
Peran rahmat	Menyembuhkan dan menyempurnakan kodrat	Mengganti dan menguasai kodrat yang mati
Model kerja keselamatan	Sinergisme: Allah dan manusia bekerja bersama	Monergisme: Allah bekerja sendiri, manusia pasif
Nilai tindakan manusia	Bernilai sebagai partisipasi dalam rahmat	Tidak bernilai secara kausal; hanya manifestasi predestinasi
Konsekuensi eksistensial	Harapan dan partisipasi aktif dalam keselamatan	Ketergantungan mutlak dan kemungkinan kecemasan rohani

 

Pada titik ini, menjadi jelas bahwa dua doktrin predestinasi ini bukan hanya menyangkut pertanyaan “siapa yang diselamatkan,” tetapi apa artinya menjadi manusia di hadapan Allah. Aquinas mempertahankan martabat manusia sebagai makhluk rasional yang dipanggil untuk merespons cinta. Calvin, dalam semangat teologis yang tulus, lebih memilih meniadakan kemungkinan kerjasama agar seluruh kemuliaan kembali kepada Allah—namun dengan harga mahal: hilangnya agensi manusia.

 

BREAK SESSION

 

Bagian IV: Teleologi dan Tata Moral—Menuju Kebaikan atau Demi Kemuliaan?

Pertanyaan tentang predestinasi tidak bisa dilepaskan dari arah tujuan akhir (telos) dan struktur moral dunia. Dalam hal ini, benturan antara Aquinas dan Calvin semakin nyata: mereka tidak hanya berbeda dalam cara pandang tentang kehendak Allah dan kebebasan manusia, tetapi juga dalam makna akhir dari keselamatan itu sendiri, dan struktur nilai yang menopang dunia ciptaan.

Apakah manusia ditentukan untuk bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan kekal? Ataukah ia dijadikan instrumen untuk memperlihatkan kemuliaan Allah, baik dalam keselamatan maupun dalam kebinasaan? Di sinilah kita menyaksikan dua paradigma teleologis yang tidak saling bertemu.

 

A. Aquinas: Teleologi Ciptaan Menuju Beatitudo

Dalam metafisika Aquinas, seluruh ciptaan diarahkan oleh Allah sebagai causa finalis—penyebab tujuan. Tuhan menciptakan bukan untuk mempermainkan, melainkan untuk menyempurnakan makhluk-Nya dalam relasi cinta dan kebahagiaan. Manusia dipanggil untuk mencapai beatitudo: kebahagiaan kekal dalam kontemplasi akan Allah, yang merupakan tujuan sejati dari eksistensinya.

“Finis ultimus humanae vitae est beatitudo in visione Dei.”
(Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan dalam memandang Allah.)

Karena itu, dalam sistem Aquinas, predestinasi tidak hanya berkaitan dengan status individual (selamat atau binasa), tetapi juga menyangkut tatanan moral dan rasional dunia. Allah adalah lex aeterna—hukum kekal—yang menciptakan tata moral objektif melalui hukum kodrati (lex naturalis) dan hukum ilahi (lex divina).

Predestinasi, dalam kerangka ini, tidak meniadakan norma moral, melainkan mendukungnya. Kehidupan manusia bermoral adalah jalan menuju kesatuan dengan tujuan finalnya, bukan panggung ilusi dari skenario yang sudah ditentukan.

Dengan demikian, tatanan dunia bukanlah teater kehendak ilahi yang tak terselami, melainkan semesta yang terstruktur secara rasional dan etis, tempat manusia dapat mengenali dan menanggapi panggilan keselamatannya.

 

B. Calvin: Tata Moral sebagai Ekspresi Kemuliaan Ilahi

Calvin meletakkan tujuan tertinggi dari segala sesuatu bukan pada beatitudo manusia, melainkan pada kemuliaan Allah (gloria Dei). Predestinasi tidak diarahkan pada penyempurnaan makhluk, melainkan pada manifestasi mutlak dari atribut ilahi, baik belas kasih maupun keadilan.

Dalam Institutes III.23.6, Calvin menulis:

“God has appointed the reprobate to eternal damnation, to the praise of His justice, and the elect to eternal life, to the praise of His mercy.”

Dengan kata lain, keselamatan dan kebinasaan sama-sama berfungsi sebagai alat untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Tidak ada hirarki nilai moral di luar dari apa yang didekretkan Allah. Moralitas bukanlah partisipasi dalam hukum kodrati atau struktur finalitas, melainkan perintah yang valid karena berasal dari Allah, bukan karena rasional atau tertanam dalam kodrat makhluk.

Ini menimbulkan implikasi serius: tindakan baik tidak diarahkan pada kebahagiaan kodrati atau supernatural, tetapi hanya sebagai konfirmasi bahwa seseorang adalah bagian dari yang terpilih. Sebaliknya, hidup berdosa hanya menjadi cermin keadilan Allah yang menghukum.

Paradigma ini memunculkan semacam fatalisme moral—jika tidak secara praktis, maka secara ontologis. Tata nilai tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya pada dekret. Maka, teologi moral kehilangan daya normatif universal, karena semuanya dikembalikan pada kehendak ilahi yang mutlak, bukan kebaikan objektif yang dapat dikenali oleh akal budi.

 

Perbandingan Teleologis dan Moral

Aspek	Aquinas	Calvin
Tujuan akhir manusia	Beatitudo (kebahagiaan kekal dalam persatuan dengan Allah)	Kemuliaan Allah (baik dalam keselamatan maupun kebinasaan)
Fungsi tatanan moral	Jalan menuju tujuan akhir, partisipasi dalam hukum ilahi	Konfirmasi dari status predestinasi yang telah ditentukan
Dasar nilai moral	Rasional dan kodrati, partisipasi dalam lex aeterna	Ditetapkan oleh kehendak Allah, tanpa dasar rasional intrinsik
Pandangan tentang dunia	Tatanan kosmik yang rasional dan tertib	Panggung untuk deklarasi atribut Allah yang tak terselami
Implikasi spiritual	Dorongan untuk pertobatan, harapan akan penyempurnaan	Potensi keputusasaan atau antinomianisme tersembunyi

 

Akhirnya, kita sampai pada benturan esensial: bagi Aquinas, keselamatan adalah pemenuhan tujuan kodrat dan rahmat secara integral, sedangkan bagi Calvin, keselamatan (dan kutukan) adalah sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan secara mutlak, bahkan ketika itu melampaui rasionalitas atau keadilan manusia.

Yang satu melihat dunia sebagai ordo amoris, tatanan cinta yang rasional. Yang lain melihat dunia sebagai ordo gloriae, tatanan kemuliaan ilahi yang misterius dan tak terjangkau.

 

Bagian V: Epistemologi dan Problema Kepastian—Misteri yang Menenangkan atau Dekret yang Menghantui?

Setelah membahas fondasi metafisika, kehendak ilahi, antropologi, dan tujuan akhir, kini kita sampai pada konsekuensi praktis dan eksistensial yang sangat menentukan: bisakah manusia mengetahui dirinya termasuk dalam predestinasi? Dan jika tidak, bagaimana ia hidup di hadapan misteri ilahi yang menentukannya secara kekal?

Pertanyaan ini membawa kita pada epistemologi predestinasi—yakni cara mengetahui dan menanggapi predestinasi secara sadar. Sekali lagi, Aquinas dan Calvin berdiri pada dua poros yang sangat berbeda: satu bersandar pada rasionalitas analogis dan kepercayaan pada rahmat objektif, yang lain menekankan kesaksian subjektif dan pengalaman batin yang rawan ambiguitas.

 

A. Aquinas: Pengetahuan Analogis dan Kepastian melalui Gereja

Bagi Aquinas, Allah adalah misteri yang dapat diketahui melalui analogi, meskipun tidak secara sempurna. Dalam Summa Theologiae I, q.12 dan q.13, ia menjelaskan bahwa kita dapat berbicara tentang Allah melalui analogia entis—analogi keberadaan. Maka, meskipun predestinasi bersifat tersembunyi dalam kehendak ilahi, manusia dapat mengenali tanda-tandanya melalui efek-efek rahmat dalam hidupnya.

Namun Aquinas dengan tegas menolak bahwa manusia bisa mengetahui dengan pasti bahwa dirinya termasuk dalam predestinasi—kecuali melalui wahyu pribadi yang sangat jarang (ST I, q.23, a.5). Karenanya, ia lebih menekankan pada kepercayaan yang rendah hati (fiducia) dan ketekunan dalam kasih karunia, daripada pada kepastian subjektif.

Kepastian akan keselamatan diperoleh melalui sarana objektif Gereja: sakramen, ajaran, doa, dan kehidupan moral. Dalam hal ini, epistemologi Aquinas bersifat komunal dan sakramental. Manusia tidak perlu menggali ke dalam relung jiwanya untuk menemukan bukti pilihan ilahi; cukup berjalan dalam iman yang dihidupi secara nyata.

Dengan demikian, misteri predestinasi tidak menghantui, melainkan mengundang rasa syukur dan ketekunan.

 

B. Calvin: Kepastian Melalui Kesaksian Subjektif dan Ketegangan Batin

Berbeda dengan Aquinas, Calvin menekankan bahwa kepastian akan predestinasi adalah mungkin dan bahkan perlu. Dalam Institutes III.24.5, ia menulis:

“Let us not hesitate to be assured of our election.”

Namun bagaimana caranya? Bagi Calvin, kepastian itu diperoleh melalui kesaksian Roh Kudus dalam batin dan iman yang teguh kepada janji Injil. Ini adalah pendekatan subjektif dan introspektif: manusia harus membaca tanda-tanda pemilihan Allah dalam hatinya, dalam imannya, dan dalam kesetiaan hidupnya.

Namun pendekatan ini memiliki paradoks internal. Calvin juga mengakui bahwa Allah terkadang memberikan “iman sementara” kepada orang yang pada akhirnya ditolak, seperti yang ia kutip dari Ibrani 6. Maka, bagaimana membedakan antara iman sejati dan iman palsu? Di sinilah letak ketegangan eksistensial yang besar dalam tradisi Calvinis.

Karena sumber kepastian adalah batin manusia, maka ancaman keraguan dan keputusasaan selalu mengintai. Hal ini memunculkan kekhawatiran spiritual yang intens, terutama dalam kalangan Puritan dan pietis, yang sering kali dilanda pertanyaan: “Apakah saya sungguh-sungguh dipilih, atau hanya merasa dipilih?”

 

 

 

 

Perbandingan Epistemologis

Aspek	Aquinas	Calvin
Kemungkinan mengetahui predestinasi	Tidak bisa dipastikan secara pasti kecuali oleh wahyu khusus	Bisa diyakini melalui iman dan kesaksian Roh Kudus
Sumber kepastian	Sarana objektif: sakramen, Gereja, moralitas	Sarana subjektif: iman pribadi, pengalaman batin
Pendekatan	Analogis dan komunal	Introspektif dan individualistik
Implikasi spiritual	Ketekunan rendah hati dalam misteri	Potensi krisis iman atau kecemasan rohani
Peran Gereja	Mediator rahmat dan pengokoh iman	Sekunder terhadap pengalaman rohani individual

 

Dalam kerangka Aquinas, misteri predestinasi tidak menuntut untuk diselami secara tuntas, melainkan untuk dihormati dalam semangat kepercayaan, karena iman bukan tentang kalkulasi nasib, melainkan relasi dengan Allah yang mengasihi.

Sebaliknya, dalam sistem Calvin, kepastian adalah kewajiban rohani, tetapi diperoleh melalui jalan yang rapuh—yakni perasaan batin yang bisa ditipu atau berubah. Ironisnya, usaha Calvin untuk menegaskan jaminan keselamatan justru membuka pintu kecemasan yang tak kunjung reda.

Predestinasi dalam Perspektif Filsafat: Aquinas dan Calvin dalam Dua Wajah Ilahi.

 

Bagian VI: Konsekuensi Historis dan Filsafat Sosial—Antara Keselarasan Kosmis dan Mesin Takdir

Filsafat tidak pernah berhenti pada doktrin. Ia selalu menuntut: Dan apa artinya bagi dunia nyata? Dalam konteks predestinasi, perbedaan antara Aquinas dan Calvin bukan hanya soal spekulasi metafisis, melainkan juga melahirkan implikasi sosial, historis, dan antropologis yang luas. Cara suatu masyarakat memandang Tuhan dan manusia akan membentuk cara ia menyusun sistem politik, etika, pendidikan, bahkan sains.

Sejarah memberi kesaksian bahwa pandangan Aquinas dan Calvin menghasilkan dua tradisi yang sangat berbeda dalam membentuk wajah peradaban Barat.

 

A. Tradisi Thomistik: Keselarasan Alam, Martabat Manusia, dan Rasionalitas Sosial

Pemikiran Aquinas menjadi fondasi humanisme Kristen, yakni pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang diciptakan menurut gambar Allah (imago Dei) dan dipanggil untuk mencapai kesempurnaan melalui rahmat dan kebajikan.

Implikasi sosialnya sangat besar:

• Politik dan hukum alam: Karena akal budi mampu mengenali lex naturalis, maka masyarakat dapat dibangun atas dasar hukum kodrati. Prinsip-prinsip keadilan, hak milik, keutamaan moral, dan tatanan sosial rasional memiliki fondasi objektif.
• Etika publik: Kehidupan bermoral bukan sekadar ekspresi iman pribadi, tetapi kontribusi manusia terhadap keteraturan kosmos dan kehendak Allah.
• Pendidikan dan kebudayaan: Didorong oleh keyakinan bahwa akal manusia dapat menyingkap realitas, tradisi Thomistik mendorong rasionalitas ilmiah, pendidikan liberal arts, dan sintesis iman–akal.
• Gereja dan masyarakat: Gereja berperan sebagai penjaga rahmat dan kebenaran moral, tetapi tidak memonopoli pengetahuan. Negara memiliki otonomi tertentu sejauh berjalan dalam terang hukum kodrati.

Maka, sistem predestinasi Aquinas tidak melahirkan determinisme, melainkan ordo amoris—tatanan cinta yang rasional, di mana manusia, meskipun lemah, tetap bermartabat dan bertanggung jawab.

 

B. Tradisi Calvinis: Determinisme Sosial, Kerja sebagai Bukti, dan Dualisme Ilahi-Manusia

Sebaliknya, dalam tradisi Calvinis, pemahaman predestinasi sebagai dekret absolut membawa implikasi serius bagi relasi sosial dan budaya:

• Ekonomi dan kerja: Max Weber mencatat dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism bahwa ketidakpastian akan status keselamatan mendorong kaum Calvinis awal untuk mencari “tanda” pemilihan Allah melalui keberhasilan ekonomi dan etos kerja ekstrem. Kerja bukan lagi partisipasi dalam tatanan kosmik, melainkan indikator spiritual.
• Politik dan teokrasi: Dalam komunitas Calvinis awal (seperti Jenewa), negara dilihat sebagai instrumen pelaksanaan kehendak Allah. Hal ini melahirkan bentuk teokrasi disipliner, di mana kebebasan pribadi tunduk pada penilaian kolektif tentang “tanda-tanda pemilihan.”
• Sains dan determinisme: Hilangnya telos dalam ciptaan membuka jalan bagi mekanisme deterministik dalam sains dan filsafat. Tanpa orientasi pada tujuan final, dunia menjadi mekanisme yang bergerak sesuai dekret, bukan tatanan yang menuju kebaikan.
• Antropologi sosial: Dengan asumsi bahwa manusia terbagi secara mutlak antara “terpilih” dan “terkutuk”, masyarakat mudah tergelincir pada polaritas moral—“kita” vs “mereka”—yang dapat melegitimasi eksklusi sosial dan religius.

Maka, walaupun niatnya adalah menegaskan kemuliaan Allah, sistem predestinasi Calvinis justru mengancam integritas tanggung jawab manusia, dan dalam praktik sosialnya bisa berujung pada alienasi, ketakutan, dan kecurigaan terhadap sesama.

 

Perbandingan Konsekuensi Sosial dan Historis

Aspek Sosial	Aquinas (Thomistik)	Calvin (Reformasi)
Etika Kerja	Kehidupan bermoral sebagai partisipasi dalam ordo amoris	Kerja sebagai tanda pemilihan, pembuktian spiritual
Politik	Tatanan sosial rasional berdasarkan hukum kodrati	Teokrasi lokal, potensi moralistik dan otoriter
Ekonomi	Kerja sebagai pelayanan dan pemenuhan kodrat	Kemajuan ekonomi sebagai refleksi anugerah ilahi
Pandangan Dunia	Teleologis dan hierarkis, bersifat partisipatif	Mekanistik, berorientasi pada kehendak ilahi mutlak
Relasi antar manusia	Martabat universal berdasarkan imago Dei	Polarisasi moral berdasarkan status elektif
Relasi Gereja dan Masyarakat	Gereja sebagai penuntun moral dan sakramental	Gereja sebagai komunitas eksklusif dari para terpilih

 

Sebagai penutup bagian ini, dapat dikatakan bahwa predestinasi tidak berhenti di menara gading teologis. Ia meresap ke dalam jantung peradaban. Aquinas membangun dunia di mana manusia diajak untuk mengenal dan mencintai Allah melalui keteraturan ciptaan. Calvin, dengan semangat yang membara, membangun teologi yang kuat dan tegas—namun menanam benih bagi dunia yang semakin terlepas dari finalitas ilahi, dan semakin cemas dalam mencari bukti keselamatan di dalam sejarah yang dingin dan netral.

 

Bagian VII: Kesimpulan Filsafati dan Evaluasi Kritis—Antara Keteraturan Cinta dan Bayang-Bayang Dekret

Perdebatan antara Thomas Aquinas dan John Calvin tentang predestinasi bukanlah sekadar pertikaian tafsir atas Kitab Suci, atau perbedaan gaya pastoral. Yang sesungguhnya terjadi adalah pertarungan antara dua paradigma metafisika dan antropologi, yang menjelma menjadi dua wajah tentang Tuhan dan dua cara memandang martabat manusia.

Aquinas dan Jalan Keteraturan Cinta (Ordo Amoris)

Aquinas mewariskan kepada kita suatu pandangan yang menyatukan antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, antara kehendak ilahi dan rasionalitas ciptaan, antara rahmat dan kodrat. Predestinasi, dalam terang metafisika partisipasi, adalah penataan ilahi yang tidak menghancurkan kodrat manusia, tetapi justru menyempurnakannya. Allah bukanlah tiran metafisis, melainkan causa bonitatis, sebab segala kebaikan yang menarik makhluk menuju kesempurnaan mereka.

Dalam sistem ini, iman tidak dipisahkan dari akal, dan pengharapan akan keselamatan tidak dipisahkan dari usaha moral dan kehidupan sakramental. Ketegangan antara rahmat dan kebebasan tetap ada, tetapi dijaga dalam keseimbangan yang mendalam oleh struktur filsafat realis yang terbuka pada misteri ilahi.

Calvin dan Jalan Dekret yang Mengguncang (Ordo Gloriae)

Calvin, dalam upayanya menegaskan supremasi Allah dan radikalitas rahmat, membangun sistem yang konsisten secara logis tetapi mengorbankan koherensi metafisika dan kedalaman antropologi. Allah menjadi kehendak absolut yang tidak tunduk pada rasionalitas moral atau tujuan final selain kemuliaan-Nya sendiri.

Predestinasi, dalam sistem Calvin, memang menghibur sebagian orang yang merasa “pasti terpilih”, tetapi juga menciptakan krisis eksistensial bagi mereka yang tidak pernah bisa yakin. Sistem ini menggugurkan tatanan moral sebagai jalan keselamatan, dan menundukkan dunia kepada bayang-bayang kehendak yang tidak dapat ditebak dan tidak dapat digugat.

Evaluasi Kritis Filsafati

Jika kita menilai dari perspektif filsafat realis dan etika rasional, sistem Aquinas memiliki koherensi ontologis, moral, dan antropologis yang jauh lebih stabil. Ia menjunjung tinggi integritas manusia, tanpa melemahkan kedaulatan Allah. Ia memungkinkan relasi cinta antara Pencipta dan ciptaan, bukan dominasi unilateral dari kehendak misterius.

Calvin, meskipun tegas dan konsisten, membawa teologi ke jurang fideisme, di mana kehendak Allah tidak lagi bisa dipahami sebagai bonum, tetapi hanya sebagai potestas. Ini bukan hanya mengguncang gambaran tentang Allah sebagai cinta, tetapi juga meniadakan dasar filsafati bagi dialog iman dan akal.

 

Penutup

Pada akhirnya, kita tidak hanya dihadapkan pada dua teori tentang predestinasi, melainkan dua pilihan tentang bagaimana kita ingin hidup di hadapan Allah:

• Di hadapan Allah Aquinas, kita adalah anak-anak yang diangkat ke dalam misteri cinta-Nya, yang berjalan di dalam rahmat melalui akal dan kehendak bebas yang dipulihkan.
• Di hadapan Allah Calvin, kita adalah makhluk yang dipilah sejak kekekalan, dan hanya dapat berharap telah menjadi bagian dari mereka yang tak tertolak.

Satu sistem membuka harapan dalam partisipasi akan kebaikan; yang lain meninggalkan kita dalam teka-teki dekret yang tak dapat ditembus. Maka, bagi mereka yang tetap percaya bahwa Tuhan adalah kebaikan itu sendiri, dan bahwa manusia diciptakan untuk mengenal, mencintai, dan bersatu dengan-Nya, jalan Aquinas—dengan segala kerendahan hati dan kebijaksanaannya—tetap lebih selaras dengan terang akal dan terang wahyu.

 

"Deus non est tyrannus voluntatis, sed ordo amoris."
Tuhan bukanlah tiran kehendak, tetapi tatanan cinta.

 

Lampiran Kontekstual: Nusa Tenggara Timur sebagai Cermin Dua Teologi

Indonesia Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyimpan jejak historis dari perjumpaan dua sistem religius besar: Protestantisme Calvinis yang dibawa oleh zending Belanda, dan Katolik Roma yang Thomistik yang diwariskan oleh misi Portugis dan kemudian Misionaris SVD. Wilayah ini menyediakan laboratorium hidup untuk menilai secara sosial dan kultural bagaimana teologi predestinasi membentuk habitus masyarakat.

Flores dan Lingkup Katolik: Spiritualitas Partisipatif dan Keadaban Komunal

Wilayah Flores (termasuk Lembata, Adonara, dan sebagian Rote) adalah jantung Katolik Indonesia, dengan akar misi Katolik sejak abad ke-16 dan penguatan kembali melalui SVD sejak akhir abad ke-19. Di sini, kita melihat:

• Etos kolektif yang kuat: gotong royong, komunitas basis, semangat pendidikan berbasis tarekat Katolik.
• Kehadiran lembaga sosial-karitatif: sekolah Katolik, rumah sakit misi, koperasi petani, yang tidak semata bersifat administratif, tetapi berakar dalam teologi rahmat dan perbuatan baik sebagai partisipasi dalam keselamatan.
• Perkembangan ekonomi relatif lebih stabil: meski tetap tergolong daerah tertinggal, wilayah Flores menunjukkan kemajuan pendidikan, kapasitas organisasional, dan tata kelola desa yang lebih rapi daripada kawasan Timor pedalaman dan Sumba.

Semua ini mengalir dari teologi yang tidak menolak kodrat manusia, tetapi mengajaknya untuk bekerja sama dengan rahmat dalam sejarah konkret.

Timor dan Sumba: Etika Takdir dan Ketegangan Kultural

Sebaliknya, di wilayah Timor Tengah Selatan, Timor Barat, dan Sumba—yang mayoritas Protestan dengan warisan zending Calvinis—kita menemukan beberapa fenomena yang layak dicermati:

• Tingginya angka kemiskinan dan putus sekolah, terutama di desa-desa GMIT yang minim kaderisasi dan kekurangan guru. Banyak sekolah Protestan gulung tikar karena tidak adanya dukungan lembaga religius.
• Spiritualitas yang cenderung individualistik dan eskatologis, tanpa jangkauan sosial yang mapan. Kerja sosial gereja dibatasi pada ranah rohani tanpa ekosistem karitatif.
• Absennya infrastruktur karitatif sistemik: tidak ada rumah sakit Protestan yang bertahan lama, minimnya panti asuhan atau pusat pendidikan yang mandiri, dan ketergantungan besar pada bantuan pemerintah.

Hal ini mencerminkan buah dari sistem teologi yang tidak mendorong partisipasi aktif dalam penyelamatan sejarah, karena dalam logika Calvinistik, karya sosial tidak menyelamatkan, hanya menjadi “buah” dari pemilihan Allah—jika memang sudah terpilih.

Maka, tak heran jika di beberapa desa, kita mendapati “kerajinan ibadah” tetapi “kemiskinan struktural”. Doa-doa panjang di rumah ibadah berdiri berdampingan dengan jalan rusak, anak putus sekolah, dan pertikaian adat yang tak selesai.

Satu Kasus Nyata: TTS dan Kemiskinan Struktural

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)—wilayah dengan lebih dari 88% penduduk Protestan—secara statistik hampir selalu berada di urutan tertinggi dalam angka kemiskinan dan gizi buruk di NTT. Sekalipun masyarakat religius dan setia beribadah, tidak tampak kesinambungan antara iman dan pembangunan sosial.

Bandingkan dengan Larantuka atau Maumere, di mana keberadaan kongregasi Katolik membentuk habitus kebudayaan integral, yang menyatukan iman, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia seutuhnya.

 

Refleksi: Teologi Mewujud dalam Struktur Sosial

Perbedaan ini tentu tidak dapat disederhanakan semata-mata dari agama. Namun struktur teologis menentukan struktur etis, dan struktur etis membentuk habitus sosial. Ketika sebuah sistem menolak kerja sebagai jalan keselamatan, ia akan gagal membangun motivasi komunal jangka panjang.

Predestinasi ala Calvin menyuburkan budaya spiritual yang berorientasi pada pemisahan mutlak antara “yang terpilih” dan “yang tidak”, dan jika ini diterjemahkan ke dalam masyarakat, akan lahir elitisme rohani, keengganan bertanggung jawab pada sesama, dan sikap fatalistik terhadap struktur penderitaan.

Sebaliknya, Thomisme Katolik mengajarkan bahwa keselamatan adalah jalan partisipatif, dan setiap bentuk pelayanan, pendidikan, pengorbanan sosial, adalah partisipasi dalam karya keselamatan Allah. Maka, ia memunculkan budaya sosial yang menubuhkan iman dalam sejarah.

 

Continue reading →